Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Dengan kata lain, Penghapusan adalah proses terakhir dari perjalanan hidup Barang Milik Negara. Jika dianalogikan dalam karir manusia, penghapusan dapat didefinisikan sebagai Tahap Pensiun seseorang dari suatu Perusahaan/Instansi.

Kenapa Barang Milik Negara (BMN) Harus Dihapuskan? Pada dasarnya alasan BMN harus dihapuskan, antara lain:

1. Penghapusan Karena Penyerahan BMN Kepada Menteri Keuangan (Pengelola Barang).

    Dalam hal ini penghapusan dikarenakan pembubaran instansi pemerintah, karena berakhirnya jangka  waktu yang ditugaskan kepada instansi tersebut. Sebagai contoh adalah berakhirnya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh – Nias (BRR Aceh-Nias). Setelah pembubaran BRR Aceh – Nias, seluruh BMN yang dipergunakan dan dibangun BRR dihapusakan dari daftar BMN BRR untuk diserahkan kepada Menteri Keuangan sebagai Pengelola BMN. Untuk selanjutnya BMN tersebut didistribusikan kepada Kementrian/Lembaga Negara Lain (Pengguna Barang Lain) melalui perubahan status penggunaan, dihibahkan kepada Pemerintah daerah atau Lembaga Sosial dan Korban Bencana. Hal lain, Penghapusan ini juga dapat berkaitan dengan Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara Kepada Kementrian/Lembaga Negara Lain (Pengguna Barang Lain).

2. Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara Kepada   Kementerian/Lembaga Negara Lain (Pengguna Barang Lain).

Dalam hal ini penghapusan dikarenakan BMN pada suatu intansi dinilai berlebih dan tidak dipergunakan (idle). Sehingga dikembalikan kepada Menteri Keuangan (Pengelola BMN) guna dioptimalkan penggunaannya atau didistribusikan kepada instansi lain yang dinilai membutuhkan. Sebagai contoh adalah penghapusan BMN berupa tanah idle suatu Kementerian untuk dipergunakan oleh Kementerian/Lembaga lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI).

3. Penghapusan Karena Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
    Dalam hal ini Penghapusan dilakukan karena BMN beralih kepemilikannya dan tidak lagi menjadi Barang Milik Negara.

  Adapun cara pemindahtanganannya, yaitu melalui :
  1). Penjualan (Lelang);
  2). Tukar Menukar (Ruilslag);
  3). Hibah;
  4). Penyertaan Modal Pemerintah.

4. Penghapusan karena hal-hal yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan.

    Dalam hal ini Penghapusan dilakukan karena BMN dinilai sudah tidak dapat digunakan maupun dipindahtangankan karena pertimbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh BMN yang telah melampaui batas penggunaan/kadaluarsa, mengalami perubahan dalam spesifikasi (Menyusut, Terkikis, Rusak, Aus, dll), Selisih kurang dalam timbangan/ukuran karena penggunaan/susut dalam penggunaan/ pemanfaatan, Mati, bagi Tanaman atau Hewan/Ternak. Hal lain, Penghapusan ini juga dapat berkaitan dengan penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang.

5. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang.

   Dalam hal ini, penghapusan dilakukan karena putusan pengadilan atau penghapusan dilakukan karena menurut ketentuan undang-undang mewajibkan dilakukan penghapusan. Sebagai contoh adalah BMN berupa tanah yang digugat/disengketakan, dan setelah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan bukan sebagai Barang Milik Negara. Sedangkan contoh penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang adalah penghapusan BMN karena terbitnya UU otonomi daerah yang mengatur pemisahan Barang Milik Negara menjadi Barang Milik Daerah.

6. Penghapusan karena sebab-sebab lain.

    Dalam hal ini Penghapusan dilakukan berdasar pertimbangan Force Majeure, pertimbangan dalam rangka rencana strategis pertahanan, pertimbangan hilang/ kekurangan/kerugian baik karena kelalaian Bendahara/Pengelola maupun kelalaian pegawai/pengguna. Untuk BMN yang hilang/rusak karena kelalaian pengguna/pengurus barang selain dilaksanakan proses penghapusan BMN, juga dilaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).