PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (SEWA)

Dalam Permenkeu nomor 96/PMK.06/2007 disebutkan bahwa Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna (BSG)/bangun guna serah (BGS) dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BMN yang dapat disewakan adalah tanah dan/atau bangunan, baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang, dan BMN selain tanah dan/atau bangunan.
Pelaksanaan pemanfaatan dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.

Pihak yang dapat menyewa BMN meliputi: BUMN, BUMD, Badan Hukum Lainnya, dan Perorangan.
Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang yang diajukan kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

.:Berkas Permohonan Penyewaan BMN:.

Dalam mengajukan permohonan Pengguna Barang melampirkan berkas-berkas sebagai berikut :

1. Surat Permohonan sewa menyewa dengan disertai alasan/pertimbangan penyewaan yang ditandatangani oleh pimpinan sesuai dengan pelimpahan kewenangan atas pengelolaan BMN pada kementerian negara/lembaga.

2. Bukti kepemilikan (seperti: Sertifikat, IMB, BPKB, STNK);
3. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (dari SIMAK-BMN)
4. Gambar lokasi/situasi;
5. Luas yang akan disewakan dan Nilai perolehan;
6. NJOP/Surat keterangan NJOP tanah dan/atau bangunan dari kantor pajak;
7. Data transaksi sebanding dan sejenis (transaksi sewa menyewa dalam satu wilayah);
8. Calon penyewa, besaran nilai sewa dan jangka waktu penyewaan; serta
9. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Penyewa (pihak ketiga) tentang besaran nilai sewa yang sanggup dibayarkan setiap tahunnya.

Permohonan tersebut dapat disampaikan ke Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai dengan batas kewenangan dan wilayah kerja masing-masing.

*Catatan:
Rumah negara golongan I dan golongan II yang disewakan kepada pejabat negara/pegawai negeri, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rumah negara, yaitu PMK Nomor : 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

 (DOWNLOAD)

Contoh perhitungan tarif sewa dapat diunduh di sini.

Tata Cara Penyewaan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan oleh Pengguna Barang

Penyewaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan oleh Pengguna Barang ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai dengan hasil penelitian mengenai kelayakan kemungkinan penyewaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dimaksud, termasuk pertimbangan mengenai calon penyewa, nilai sewa dan jangka waktu penyewaan.

b. Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan untuk menyewakan Barang Milik Negara tersebut.

c. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang, disertai alasannya.

d. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan, yang sekurang-kurangnya memuat Barang Milik Negara yang disewakan, calon penyewa, nilai sewa, dan jangka waktu sewa.

e. Pengguna Barang menetapkan surat keputusan penyewaan yang sekurang-kurangnya memuat jenis, nilai, besaran sewa Barang Milik Negara, penyewa, dan jangka waktu penyewaan.

f. Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum negara, paling lambat pada saat surat perjanjian ditandatangani.

g. Penyewaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak, serta ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa.

h. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan tersebut kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.

i. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

j. Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang dapat membentuk Tim dan/atau menugaskan penilai untuk melakukan penelitian dan kajian atas usulan sewa Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang guna menentukan besaran tarif sewa dimaksud.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

(DOWNLOAD)

Tata Cara Penyewaan Sebagian Tanah dan/atau Bangunan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Tata Cara Penyewaan Sebagian Tanah dan/atau Bangunan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan sebagian tanah dan/atau bangunan dengan disertai pertimbangan penyewaan, bukti kepemilikan, gambar lokasi, luas yang akan disewakan, nilai perolehan dan NJOP tanah dan/atau bangunan, data transaksi sebanding dan sejenis, calon penyewa, nilai sewa, serta jangka waktu penyewaan.

b. Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan untuk menyewakan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang tersebut.

c. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang, disertai alasannya.

d. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan, yang sekurang-kurangnya memuat tanah dan/atau bangunan yang disewakan, nilai tanah dan/atau bangunan, pihak penyewa, nilai sewa dan jangka waktu sewa.

e. Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, calon penyewa dan jangka waktu sewa.

f. Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum negara, paling lambat pada saat surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani.

g. Penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak, serta ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa.

h. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa sebagian tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.

i. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

j. Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang dapat membentuk Tim dan/atau menugaskan penilai untuk melakukan penelitian dan kajian atas usulan sewa Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang guna menentukan besaran tarif sewa dimaksud.

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Oleh Pengelola Barang

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Oleh Pengelola Barang ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai:

    1) kemungkinan penyewaan Barang Milik Negara yang ada dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada  kebutuhan Pengelola Barang untuk melakukan penyewaan tanah dan/atau bangunan dimaksud;

    2) kemungkinan kelayakan penyewaan tanah dan/atau bangunan berdasarkan permintaan pihak lain yang akan menyewa tanah dan/atau bangunan dimaksud.

b. Pengelola Barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan berdasarkan hasil penelitian kelayakan tersebut.

c. Pengelola Barang membentuk tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang, yang akan melakukan penelitian dalam rangka penyewaan dimaksud terhadap tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis.

d. Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan Barang Milik Negara dalam rangka penentuan besaran tarif sewa minimum dan melaporkan hasil penilaiannya kepada Pengelola Barang melalui Tim.

e. Tim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya disertai laporan penilaian Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang.

f. Pengelola Barang memutuskan untuk menyetujui atau tidaknya permintaan sewa Barang Milik Negara dengan mempertimbangkan laporan Tim.

g. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permintaan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa, disertai alasannya.

h. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permintaan tersebut, Pengelola Barang menetapkan surat keputusan penyewaan tanah dan/atau bangunan, yang sekurang-kurangnya memuat tanah dan/atau bangunan yang disewakan, nilai tanah dan/atau bangunan, besaran sewa atas tanah dan/atau bangunan, pihak penyewa dan jangka waktu sewa.

i. Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum negara, paling lambat pada saat surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani.

j. Penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan pihak penyewa.

k. Pengelola Barang menatausahakan pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan.

l. Setelah berakhirnya masa sewa, penyewa menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang disewa kepada Pengelola Barang, yang penyerahannya dituangkan dalam berita acara serah terima.

m. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

n. Pengelola Barang melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyewaan Barang Milik Negara.

Ketentuan dalam Penyewaan Barang Milik Negara

Ketentuan dalam Penyewaan Barang Milik Negara ditetapkan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara yang dapat disewakan adalah Barang Milik Negara yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang.

2. Jangka waktu sewa Barang Milik Negara paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.

3. Perpanjangan jangka waktu sewa Barang Milik Negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk sewa yang dilakukan oleh Pengelola Barang, perpanjangan dilakukan setelah dilakukan evaluasi oleh Pengelola Barang;
b. untuk sewa yang dilakukan oleh Pengguna Barang, perpanjangan dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang.
4. Penghitungan besaran sewa minimum didasarkan pada formula tarif sewa yang diatur dalam Lampiran II.A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007
5. Penghitungan nilai Barang Milik Negara dalam rangka penentuan besaran sewa minimum dilakukan sebagai berikut:

a. penghitungan nilai Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang;
b. penghitungan nilai Barang Milik Negara untuk sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/atau penilai;
c. penghitungan nilai Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/atau penilai.

6. Penetapan besaran sewa
a. Besaran sewa atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai;
b. Besaran sewa atas Barang Milik Negara sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

7. Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat penandatanganan kontrak.

8. Selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Pengelola Barang hanya dapat mengubah bentuk Barang Milik Negara tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi Barang Milik Negara.

9. Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian, dibebankan pada APBN.

10. Rumah negara golongan I dan golongan II yang disewakan kepada pejabat negara/pegawai negeri, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rumah negara.

Penyewaan Barang Milik Negara

Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pertimbangan untuk Menyewakan Barang Milik Negara dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, atau mencegah penggunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah.

Barang Milik Negara yang dapat disewakan adalah tanah dan/atau bangunan, baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang, dan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Negara:

a. Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:

1) sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang;
2) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Negara meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Hukum lainnya;
d. perorangan.

Tanggung Jawab Penyewa/Calon Penyewa BMN

Penyewa/Calon Penyewa memiliki tanggung jawab:
a)    melakukan pembayaran biaya Sewa;
b)    melakukan pembayaran biaya lainnya, jika ada, sesuai dengan peIjanjian dan ketentuan peraturan perundangundangan;
c)    melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang disewa selama jangka waktu Sewa;
d)    mengembalikan BMN yang disewa kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai kondisi yang diperjanjikan; dan
e)    memenuhi kewajiban lainnya yang diatur diatur dalam perjanjian Sewa.

Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Dalam Sewa BMN

Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Dalam Sewa BMN :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab :

   a) mengajukan permohonan persetujuan Sewa BMN berupa sebagian tanah danI atau bangunan atau BMN  selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang;
   b) menerbitkan keputusan pelaksanaan Sewa BMN berupa sebagian tanah danlatau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
   c) melakukan Sewa BMN berupa sebagian tanah danlatau bangunan atau BMN selain tanah danlatau bangunan, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;

   d) menandatangani peIjanjian Sewa BMN bempa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barangj
   e) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan;
   f) melakukan penatausahaan BMN yang disewakan;
   g) melakukan penyimpanan dan peme1iharaan dokumen pelaksanaan Sewa;
   h) menetapkan ganti mgi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan Sewa BMN bernpa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan; dan
   i) melakukan penatausahaan atas hasil dari Sewa BMN.

2. Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada nomor 1 secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN atau pejabat lain yang ditunjuk.

3. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat pada instansi vertikal untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada nomor 1.

4. Teknis pelaksanaan fungsional Pengguna Barang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelola Barang Dalam Sewa BMN

Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelola Barang Dalam Sewa BMN :

1. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
   a. memberikan persetujuan atas usulan dari Pengguna Barang yang meliputi:
      1). usulan Sewa BMN;
      2). usulan perpanjanganjangka waktu Sewa BMN;
   b. memberikan persetujuan atas permohonan Sewa dari calon penyewa untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan;
   c. menetapkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan;
   d. memberikan persetujuan atas usulan formula tarif Sewa BMN selain tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang;
   e. menetapkan faktor variabel Sewa dalam formula tarif Sewa;
   f. menetapkan besaran faktor penyesuai Sewa dalam formula tarif Sewa;
   g. menetapkan besaran Sewa BMN berupa tanah danlatau bangunan;
   h. menandatangani perjanjian Sewa BMN berupa tanah danlatau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
   i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Sewa BMN;
   j. melakukan penatausahaan BMN yang disewakan;
   k. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan Sewa;
   l. menetapkan ganti rugi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan Sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan; dan
   m. melakukan penatausahaan atas hasil dari Sewa BMN.

2. Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada nomor 1 secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

3. Direktur Jenderal dapat menunjuk pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada nomor 2.

4. Teknis pelaksanaan fungsional Pengelola Barang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Subjek dan Objek Penyewaan BMN

1. Pihak yang dapat menyewakan BMN:
   a. Pengelola Barang, untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
   b. Pengguna Barang, dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:
      i. BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan; atau
      ii. BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang.

2. Pihak yang dapat menyewa BMN meliputi:
   a. Pemerintah Daerah;
   b. Badan Usaha Milik Negara;
   c. Badan Usaha Milik Daerah;
   d. Swasta;
   e. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara; dan
   f. Badan hukum lainnya.

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 2. huruf a. diperlakukan sebagai penyewa dalam hal Pemerintah Daerah memanfaatkan BMN tidak untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Swasta sebagaimana dimaksud pada  2. huruf d. antara lain:
a. Perorangan;
b. Persekutuan Perdata;
c. Persekutuan Firma;
d. Persekutuan Komanditer;
e. Perseroan Terbatas;
f. Lembaga/organisasi internasional/asing;
g. Yayasan; atau
h. Koperasi.

Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/ negara sebagaimana dimaksud pada  2. huruf e. meliputi:
   a. persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. persatuan/perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   c. unit penunjang kegiatan lainnya.

Badan Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada 2. huruf f, antara lain:
a. Bank Indonesia;
b. Lembaga Penjamin Simpanan;
c. badan hukum yang dimiliki negara;
d. badan hukum internasional/asing.

Objek Sewa BMN meliputi:
a. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
b. BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang;
c. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang.

BMN dapat disewakan sepanjang BMN tersebut berada dalam kondisi tidak digunakan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Prinsip Umum Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaa Sewa Barang Milik Negara mengatur tata cara pelaksanaan Sewa atas BMN yang berada pada Pengelola Barang atau pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pengaturan tata cara pelaksanaan Sewa BMN sebagaimana dimaksud meliputi:
a) subjek pelaksana Sewa;
b) objek Sewa;
c) jangka waktu Sewa;
d) besaran Sewa, termasuk formula tarif Sewa;
e) tata cara pelaksanaan Sewa;
f) pengamanan dan pemeliharaan objek Sewa;
g) penatausahaan;
h) pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sewa; dan
i) ganti rugi dan denda.

Prinsip Umum Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN

(1) Penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan:

    a. mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan  fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara;
    b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau
    c. mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.
  
(2) Penyewaan BMN dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara.